BIMA (NTBNOW.CO)- Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri RI terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE., M.IP bersama jajaran Forkopimda menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (30/07).
Dalam Rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahyanto mengimbau agar TNI-POLRI tetap waspada terhadap potensi sengketa Pilkada. “Kita harus terus menjaga dan siap mengamankan setiap tahapannya,” tegas Hadi.
Hadi juga meminta aparat keamanan untuk aktif turun ke lapangan guna mengantisipasi potensi konflik di tengah masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk Pilkada serta peningkatan partisipasi pemilih. Tito juga menyoroti proses dukungan anggaran Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang harus diproses sesuai tahapan.
Ketua KPU RI, M. Afifudin, memaparkan mekanisme dan tata pelaksanaan Pilkada, mulai dari tahapan pendaftaran hingga pelantikan dan penyelesaian sengketa. “Sinergi antar penyelenggara Pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah sangat penting,” ujar Afifudin.
Usai Rakor, Bupati Bima menyatakan bahwa arahan Menko Polhukam, Mendagri, dan lembaga penyelenggara Pemilu tingkat pusat akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan Forkopimda. “Kami akan memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai jadwal serta situasi Kamtibmas tetap kondusif sebelum, saat, dan setelah pencoblosan,” jelasnya. (red)
