JAKARTA (NTBNOW.CO)–Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) menyerukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera menerapkan program wajib militer (wamil) sebagai respons terhadap ketegangan politik global dan potensi perang di kawasan yang semakin meningkat. HPA mengkhawatirkan dampak dari situasi ini terhadap keamanan Indonesia ke depan.
Ketua Umum HPA, Aziz Fauzul Adzim, menyampaikan program wajib militer merupakan solusi alternatif yang perlu segera diterapkan setelah Prabowo dilantik dan menyusun kabinetnya. HPA juga mengusulkan agar segera merevisi UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
“Situasi geopolitik global saat ini tidak kondusif. Kita tidak boleh terlambat dalam mempersiapkan diri untuk keamanan negara. Jangan menunggu sampai negara lain menginvasi Indonesia,” ujar Aziz Fauzul dalam keterangannya usai acara Pelantikan dan Rakernas HPA di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Minggu 11 Agustus 2024.
Menurut HPA, generasi Z dan milenial perlu mendapatkan arahan serius terkait pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, program wajib militer diusulkan untuk diterapkan kepada warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas atau lulus setingkat sekolah menengah atas.
“Teknis dan sistemnya perlu kajian mendalam, bisa dilakukan selama 1 hingga 3 tahun,” tambahnya.
Fauzul menegaskan bahwa membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
HPA menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mengajukan kader-kadernya dalam program wajib militer segera setelah diterapkan. Fauzul menegaskan, “Bela negara adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat.”
Fauzul juga mengingatkan pentingnya pemuda memahami cara menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya datang dari perang, tetapi juga dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. Ia mencontohkan bagaimana para pekerja asing yang datang ke Indonesia sering kali merupakan anggota wajib militer di negara mereka, yang bisa menjadi potensi ancaman infiltrasi.
Sebagai referensi, Fauzul menyebutkan bahwa sekitar 20 negara di Asia, termasuk Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, dan Israel, telah memberlakukan wajib militer. Bahkan negara-negara kecil di sekitar Indonesia, seperti Singapura, Thailand, dan Timor Leste, sudah lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman.
“Dalam menghadapi situasi ini, kita tidak boleh lengah. Kita harus siap dan tidak menyesal setelah kejadian,” pungkasnya. (*)
Keterangan foto: Ketua Umum HPA, Aziz Fauzul Adzim. (ist)
