Kasus  

Pembakaran Camp Tambang di Sekotong, Dinas ESDM NTB Desak APH Tertibkan Tambang Ilegal

Kepala Dinas ESDM NTB, H. Sahdan. Foto: susan/ntbnow.co

MATARAM (NTBNOW.CO)– Insiden pembakaran camp tambang ilegal yang terjadi di Desa Persiapan Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat perhatian serius dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB. Camp tambang yang diduga dikelola oleh Warga Negara Asing (WNA) tersebut dibakar oleh warga setempat, dan kini Dinas ESDM NTB segera berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menertibkan tambang ilegal di wilayah tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan APH. Benar sekali, peran APH sangat krusial dalam menertibkan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan ini harus segera ditangani,” ujar Kepala Dinas ESDM NTB, H. Sahdan, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Pembakaran camp tambang ini diduga terjadi karena aktivitas penambangan yang dilakukan oleh WNA menggunakan alat berat, yang dinilai merusak lingkungan dan dilakukan tanpa izin resmi (PETI – Penambangan Tanpa Izin).

“PETI ini jelas ilegal. Harapan kami ke depan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Untuk masyarakat, kami sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi. PETI ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” tegas Sahdan.

Terkait perusahaan yang diduga mengelola tambang tersebut, H. Sahdan menyebut bahwa informasi yang diterimanya mengarah kepada PT. Indotan Lombok Barat Bangkit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tambang itu.

“Memang PT. Indotan Lombok Barat Bangkit yang memiliki wilayah tersebut. Seharusnya, jika memang mereka yang punya izin, mereka harus menjaga dan mengelola wilayah tersebut dengan baik,” jelasnya.

Di sisi lain, Komandan Resor Militer 162/Wira Bhakti, Brigjen TNI Agus Bhakti, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi terkait insiden pembakaran tambang emas rakyat di Sekotong ini.

“Setiap kejadian menonjol, kami pasti selalu berkoordinasi,” kata Agus.

Agus menambahkan bahwa koordinasi dilakukan tidak hanya dengan Polda NTB, tetapi juga dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul.

“Yang terpenting adalah mencari solusi untuk mengatasi akar permasalahannya,” tambah Agus.

Namun, Agus belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai insiden pembakaran tersebut karena pihaknya masih menunggu informasi lebih lengkap dari penyelidikan yang sedang berlangsung.

“Saat ini, data dari TNI belum mengarah ke mana-mana. Nanti, biar semuanya melalui satu pintu ke Polda saja,” pungkasnya. (can)