TNI Siap Kerahkan 2.500 Personel untuk Amankan Pilkada 2024

Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti. Foto: susan/ntbnow.co

MATARAM (NTBNOW.CO)– Sebanyak 2.500 personel TNI di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dikerahkan untuk mengamankan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Komandan Korem 162/WB, Brigjen TNI Agus Bhakti, menyatakan bahwa seluruh personel tersebut akan disebar di berbagai titik di 10 kabupaten/kota di NTB.

“Sebanyak 2.500 personel akan disiapkan untuk pengamanan Pilkada, terdiri dari personel Korem, Batalyon 742, serta personel di Kodim-Kodim yang ada di NTB,” ungkap Agus dalam acara coffee morning dan olahraga bersama media di Mataram, Selasa, 13 Agustus 2024.

Brigjen TNI Agus Bhakti menegaskan bahwa pengamanan Pilkada ini merupakan bagian dari amanat undang-undang, di mana TNI memiliki peran untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam menjaga keamanan selama Pilkada, serupa dengan peran yang dilakukan pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Meski kami rutin melaksanakan pengamanan, untuk Pilkada, kami akan mengerahkan personel secara bertahap, sesuai dengan eskalasi yang terjadi di setiap tahapan,” jelasnya.

Terkait daerah rawan konflik, Agus menyoroti wilayah Bima yang menjadi perhatian khusus. Berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, di mana terjadi insiden pembakaran kotak suara di beberapa TPS di Bima, pengamanan ekstra akan diberlakukan di wilayah tersebut.

“Kami memberikan perhatian khusus pada Bima, mengingat kejadian yang pernah terjadi di sana. Harapan kami, insiden serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

Agus juga menekankan pentingnya netralitas TNI selama proses Pemilu. Dia memastikan bahwa seluruh anggota TNI di jajaran Korem 162/WB tidak akan terlibat dalam politik praktis dan tetap menjaga netralitas sepanjang tahapan Pemilu.

“Perintahnya jelas, netralitas TNI harus dijaga. Tidak ada dukungan terhadap salah satu pasangan calon, tidak ada fasilitas dinas yang digunakan untuk kepentingan kampanye. Jika ada pelanggaran, konsekuensinya adalah proses hukum,” kata Agus.

Ia berharap Pilkada 27 November 2024 mendatang dapat berlangsung tanpa gangguan, sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan baik. “Saya harapkan para pendukung tidak terprovokasi oleh isu-isu atau ajakan untuk membuat kerusuhan,” tutupnya. (can)