DOMPU (NTBNOW.CO)— Polisi tidak bisa bekerja sendirian. Media pun tidak cukup hanya memberitakan. Di titik itulah pertemuan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Dompu dengan Kapolres Dompu menemukan relevansinya.
Audiensi dan silaturahmi yang berlangsung hangat itu menjadi ruang berbagi pandangan tentang satu hal penting: bagaimana menjaga Dompu tetap aman, kondusif, dan punya citra baik di mata publik.
Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fajrin Nur menjelaskan, dinamika sosial yang berkembang di masyarakat menuntut kerja kolaboratif. Aparat keamanan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk media massa, yang memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik.
“Tanpa kerja sama, tujuan bersama sulit dicapai. Media punya posisi penting dalam menjaga stabilitas daerah,” ujar Kapolres.
Ketua SMSI Dompu, Iwan Sakral menjelaskan bahwa SMSI merupakan organisasi perusahaan pers yang terafiliasi dan terverifikasi Dewan Pers. SMSI menaungi media-media berbadan hukum dengan jaringan nasional, sehingga dituntut untuk menyajikan informasi secara cepat sekaligus bertanggung jawab.
Dalam diskusi, kedua pihak sepakat menempatkan Dewan Pers sebagai rujukan utama dalam menentukan legalitas organisasi pers. Banyaknya media dan organisasi yang belum terverifikasi dinilai kerap menimbulkan kebingungan, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.
Salah satu isu yang cukup menyita perhatian adalah kenakalan remaja. Kapolres Dompu mengungkapkan keprihatinannya karena hampir setiap pekan polisi menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur, bahkan pada jam-jam tidak wajar dan membawa senjata tajam.
“Kondisi ini memprihatinkan. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum. Peran orang tua, sekolah, lingkungan, dan tokoh masyarakat sangat menentukan,” katanya.
Fenomena ini dinilai ironis, mengingat Dompu masih menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. SMSI mendorong langkah-langkah preventif, mulai dari edukasi ke sekolah hingga kampanye sosial melalui media massa.
Selain itu, aksi blokir jalan yang kerap terjadi juga menjadi pembahasan serius. Kapolres menjelaskan, meski sering dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi, pemblokiran jalan berdampak besar pada ketertiban umum, aktivitas ekonomi, dan citra daerah.
“Kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Penegakan hukum tetap menjadi opsi terakhir sesuai aturan,” tegasnya.
SMSI dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya pemberitaan yang berimbang. Pemberitaan yang terlalu menonjolkan konflik tanpa konteks utuh dikhawatirkan dapat merusak citra Dompu dan menghambat masuknya investasi.
Sebaliknya, SMSI mendorong agar kegiatan-kegiatan humanis Polri—seperti bakti sosial, operasi pasar, dan kegiatan kemasyarakatan—lebih mendapat ruang di media. Narasi positif dinilai penting untuk membangun kedekatan polisi dengan masyarakat.
Kapolres Dompu menyambut baik masukan itu dan menyatakan kesiapan Polres Dompu membuka ruang komunikasi yang lebih intens dengan media, khususnya media yang legal dan terverifikasi.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Polres Dompu dan SMSI, demi menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus membangun narasi konstruktif bagi masa depan Kabupaten Dompu. (red)
