JAKARTA (NTBNOW.CO)– Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) berkunjung ke DPD RI, Rabu (8/3/2023).
Rombongan pengurus SMSI NTB diterima Deputi Bidang Administrasi Dewan Perwakilan Daerah RI ( DPD RI) Lalu Niqman Zahir SSos, MSi. Lalu Niqman merupakan putra NTB asal Prapen Praya Lombok Tengah yang digadang gadang menjadi penjabat Gubernur NTB.
Dalam silaturrahmi itu, Lalu Niqman memberikan saran kepada pengurus SMSI NTB agar dalam berorganisasi mematuhi dan menjalankan organisasi sesuai AD/ART dengan baik dan benar.
Menurutnya, sebuah organisasi akan berjalan dengan baik dan anggotanya sejahtera ketika pengurusnya terbuka, kompak dan solid dalam setiap berkegiatan nya.
Lebih lanjut mantan Camat Gangga itu menjelaskan media online sangat penting karena baik atau buruknya sebuah daerah tergantung dari media. Oleh karenanya ia berharap agar investasi khusus di NTB meningkat. Maka buatlah sebuah berita yang baik tentang NTB, tentu dengan mengacu pada kode etik jurnalistik.
“Beritakanlah pariwisata NTB. Pontensi-pontensi yang bisa mendatangkan investor untuk berinvestasi di NTB. Ya, tentu dengan tetap mengacu pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat,” pesan alumni tahun 1981 SMAN 1 Praya itu.
Masih menurut mantan Kasubag rapat dan risalah Sekretariat DPRD Lombok Barat itu, kita harus tetap mempertahankan NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Ketika lahan pertanian produktif dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman, gedung atau pertokoan, maka tentu pemerintah daerah harus memastikan terlebih dahulu lahan penggantinya.
“Kalau tidak maka kedepannya ketahanan pangan kita akan terganggu. Disinilah salah satu peran penting media dan rekan rekan pergerakan untuk mengingatkan pemerintah daerah, mengawal dan menyuarakannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris SMSI NTB, M Tajir menjelaskan dalam silaturrahmi tersebut pihaknya menyampaikan juga terkait penolakan SMSI terhadap Perpres sebagai hasil Rakernas SMSI.
“Deputi Setjen DPD RI mengatakan agar penolakan tersebut juga dapat disampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti,” katanya. (red)
