Menangkal Ancaman Siber di Era Digital: Inisiatif Relawan Perisai Prabowo

JAKARTA (NTBNOW.CO)–Kebocoran data yang terjadi baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan informasi di kalangan publik. Untuk merespons isu tersebut, Relawan Perisai Prabowo mengadakan diskusi bertema “Relawan Perisai Vs Ancaman Siber: Menjaga Demokrasi dan Keamanan Data”.

Acara ini berlangsung di Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (05/07).

Sekretaris Jenderal Relawan Perisai Prabowo, Jojon Novandri, menyatakan Indonesia kini menghadapi berbagai ancaman siber, termasuk serangan malware, phishing, dan disinformasi. Ancaman-ancaman ini tidak hanya mengancam keamanan data pribadi dan organisasi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas demokrasi.

“Ancaman siber dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan mengganggu proses demokrasi yang sehat,” ujar Jojon.

Jojon menambahkan bahwa generasi milenial, khususnya yang tergabung dalam Relawan Perisai Prabowo, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data. Mereka didorong untuk lebih kritis dan tanggap terhadap informasi yang diterima di media, guna menghindari bahaya siber.

“Milenial adalah agen perubahan. Kami percaya mereka memiliki potensi besar untuk menjadi penjaga keamanan data di era digital,” tambah Jojon.

Ketua Umum SMSI, Firdaus.juga menjelaskan ancaman kebocoran data telah menjadi perhatian serius bagi pengusaha media online. Hampir setiap hari, anggota SMSI menghadapi serangan siber, namun sejauh ini serangan tersebut berhasil diatasi.

“Serangan siber adalah keniscayaan, tinggal pemerintah serius tidak menanggulanginya,” jelas Firdaus.

Di akhir diskusi, SMSI berharap agar Relawan Perisai Prabowo dapat membentuk tim yang bekerja secara masif untuk merekrut minimal 100.000 kader perisai yang tersebar dari kecamatan hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kader-kader ini akan dididik menjadi pasukan siber yang mampu menangkal ancaman dan serangan siber di masa depan.

Dengan inisiatif ini, diharapkan keamanan data di Indonesia akan semakin terjaga, dan proses demokrasi dapat berlangsung dengan lebih aman dan stabil. (rls)