JAKARTA (NTBNOW.CO)–Rapat pleno pertama Pengurus PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) resmi digelar di Jakarta, Rabu (18/9/2024). Kegiatan ini berlangsung satu bulan setelah KLB PWI pada 18 Agustus 2024.
Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menjelaskan bahwa agenda utama rapat ini adalah silaturahmi serta perkenalan antar-pengurus baru yang telah dipilih oleh formatur KLB untuk masa bakti 2023–2028.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Timbo Siahaan, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang, dan Wakil Ketua Atal S. Depari. Hadir pula Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror dan Sekretaris Nurjaman Mochtar, serta pengurus harian seperti Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto.
Rapat pleno ini menghasilkan sepuluh keputusan penting, salah satunya menetapkan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 akan tetap diselenggarakan di Provinsi Riau. Penetapan ini sesuai hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu. PWI Provinsi Riau diamanahkan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan mitra lainnya dalam persiapan HPN 2025.
Selain itu, pengurus PWI di beberapa provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Papua Barat Daya, diminta segera menetapkan tanggal pelantikan agar bisa segera dikukuhkan oleh PWI Pusat. Zulmansyah menegaskan bahwa pengurus yang sah adalah hasil konferensi provinsi, sementara kepengurusan sementara (plt) yang tidak melalui konferensi tersebut dinyatakan tidak sah.
Rapat juga membahas pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mandiri yang direncanakan oleh PWI Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Masing-masing provinsi diminta untuk berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat, Aat Surya Safaat.
Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat PWI, mengingatkan pentingnya menjaga etika, moralitas, dan integritas profesi wartawan agar tidak terulang kasus yang mencoreng nama PWI secara nasional.
Pengurus PWI hasil KLB juga telah mendapat pengakuan dari sejumlah lembaga negara. Zulmansyah menyampaikan bahwa pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (AHU) saat ini masih dalam proses, dan diharapkan segera rampung dalam waktu dekat.
Dengan demikian, seluruh kegiatan seperti UKW, pelantikan pengurus, serta perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI akan segera dilaksanakan. (rls)
