MATARAM (NTBNOW.CO)– Panitia Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-7 masa bakti 2025–2030 menggelar rapat pemantapan pada Rabu, 4 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Lesehan Jalik Rumbuk, Babakan, Kota Mataram.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, H. Abdus Syukur, didampingi oleh Ketua Steering Committee (SC), H. Ahmad Sukisman Azmy yang juga mantan Ketua PWI NTB dan mantan anggota DPD RI.
Dalam sambutannya, H. Syukur menegaskan pentingnya sinergi dari seluruh pengurus dan anggota PWI kabupaten/kota se-NTB guna menyukseskan konferensi lima tahunan tersebut. Ia menyebut, konferensi akan digelar pada 2–3 Agustus 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB.
“Kami mengharapkan dukungan aktif semua pihak. Ini adalah momentum strategis untuk melakukan regenerasi kepemimpinan dan memperkuat soliditas organisasi,” ujar Syukur.
Syukur juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi bagi peserta dan calon ketua PWI. Menurutnya, hanya anggota PWI yang memegang Kartu Biasa yang berhak mengikuti konferensi dan memberikan suara.
“Pendaftaran bakal calon ketua dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2025. Kami minta seluruh peserta mematuhi syarat sesuai aturan organisasi,” tegasnya.
Sementara itu, H. Ahmad Sukisman Azmy dalam arahannya mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi. Ia menyoroti potensi dualisme kepemimpinan yang dapat terjadi bila pengelolaan organisasi tidak dilakukan secara profesional.
“Banyak organisasi saat ini terbelah. Jangan sampai apa yang terjadi di pusat ikut berdampak ke daerah. PWI NTB harus tetap menjadi contoh organisasi pers yang solid dan bersatu,” pesan Sukisman.
Konferensi Provinsi PWI NTB ke-7 ini menjadi agenda penting dalam menentukan arah masa depan organisasi wartawan di NTB. Selain sebagai ajang konsolidasi internal, momen ini juga menjadi uji kedewasaan seluruh anggota dalam menjaga marwah PWI sebagai organisasi profesi yang independen dan terpercaya. (red)
Keterangan Foto:
Suasana rapat pemantapan Konferprov PWI NTB. (dok pwi)
