MATARAM (NTBNOW.CO)–Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terus bergerak. Setelah menggelar Rakor dengan instansi terkait, Senin (05/08) bersama Dinas Pariwisata NTB hearing dengan Komisi 2 DPRD NTB.
Hearing itu dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Jamaluddi, MT, dan sejumlah Kabid. Hadir juga Ketua BPPD NTB M Sahlan M Saleh bersama Sekretaris Fatwir Uzali, Wakil Ketua Dewantoro, dan tiga anggota Badrun, Abdus Syukur dan Mustaman Natsir.
Ketua BPPD Sahlan kepada ketua dan anggota komisi 2 DPRD NTB menjelaskan tentang program dan anggaran yang dibutuhkan untuk promosi pariwisata 2024 dan 2025.
Pada tahun ini lanjut Sahlan BPPD hanya punya anggaran Rp 1 miliar lebih dan sampai saat ini belum terealisasi. Namun demikian sejak dilantik 22 Juli lalu, BPPD telah berbuat dengan menggelar even. Di antaranya Fun Run dengan 1.000 peserta di Senggigi. BPPD juga mendukung program wisata di Malaysia dan terakhir memberikan support kesenian tari tradisional pada pembukaan balapan motor ARRC di Sirkuit Mandalika. “Kami dilantik akhir Juli dan kami telah berbuat untuk pariwisata kita, ” kata Sahlan.
Pada kesempatan itu, ketua BPPD yang ketua ASTINDO ini juga memaparkan sejumlah kegiatan promosi tahun 2025. Di antara sales mission di 10 kota besar di Indonesia. Juga akan mengikuti beberapa even pariwisata di Malaysia, Singapura, Eropa, Amerika dan Timur Tengah. “Masih dalam promosi, BPPD juga akan berkegiatan atau kerjasama dengan media mainstream, medsos, influencer, youtuber dan lain lain. Peran media juga tidak kita bisa napikan dalam kegiatan promosi pariwisata,” papar Sahlan.
Ketua BPPD ini menyadari promosi butuh biaya besar dan promosi salah satu investasi di bidang pariwisata khususnya. Untuk membiayai kegiatan itu, BPPD mengusulkan dana sekitar Rp 14 miliar di tahun 2025.
“Dana yang kita butuhkan sebesar itu pak ketua. Sementara pendapatan yang kita dapatkan dari sektor pariwisata dengan kunjungan 3,5 juta di tahun 2025,hitungan kami bisa mencapai belasan triliunan,” katanya.
Sementara itu, Kadis Pariwisata NTB Jalaluddin, MT menjelaskan kegiatan pariwisata untuk tahun 2024 telah rampung. 25 paket proyek yang meliputi enam pengadaan barang dan jasa, semuanya telah disurvei. Minggu ini kata Kadis, proyek-proyek tersebut akan mulai dikerjakan oleh rekanan. Kegiatan lainnya, yang bernilai lebih dari 1 miliar rupiah, akan berfokus pada pemasaran, destinasi, kelembagaan, dan ekonomi kreatif (ekraf) pada bulan Oktober melalui APBD perubahan.
Untuk tahun 2025, Dinas Pariwisata mengajukan sebesar Rp 28,6 miliar. Selain itu, Dispar NTB juga berencana hadir di berbagai even nasional termasuk PON 2024.
Sementara Kabid Pemasaran Dispar NTB, Mulki menjelaskan Rakor Pariwisata yang akan melibatkan 8.000 peserta dari agen travel. Rakor pada September. Dinas Pariwisata membutuhkan tambahan dana sebesar 500 juta rupiah untuk menyiapkan transportasi dan konsumsi peserta.
Sedangkan Bidang Destinasi melaporkan kegiatan on the track, disesuaikan dengan usulan lokasi pokir dan destinasi pariwisata.
Bidang Ekraf punya kegiatan pada tahun 2024 untuk menghadapi MotoGP, termasuk opening ceremony yang dihadiri oleh Prabowo dan Jokowi, dengan tarian Nusantara yang melibatkan 150 talent dan membutuhkan dana sebesar 250 juta rupiah.
Kabid Kelembagaan menekankan pentingnya kegiatan monitoring dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf untuk tahun 2025. Destinasi dan SDM harus berimbang, termasuk kebutuhan untuk guide berbahasa Prancis dan Jerman. Pengembangan ekraf harus sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Juga diharapkan ada Jambore Pokdarwis untuk memperkuat komunitas pariwisata lokal.
Kepala PTD Islamic Center H Sahnan mengajukan biaya listrik untuk periode Oktober-Desember yang masih kosong sebesar 250 juta rupiah, dengan total anggaran tahun 2025 sebesar Rp 900 juta lebih.
UPT Gili Terawangan menargetkan pendapatan sebesar 5 miliar rupiah dengan anggaran 40 juta rupiah. Hingga Juli 2024, telah mencapai 1,5 miliar rupiah. Usulan APBDP diharapkan dapat menyuntikkan 150 juta rupiah. Tahun 2025, UPT berharap mendapatkan 1,5 miliar rupiah untuk pengadaan speedboat.
Wakil Ketua Komisi 2 Abdul Rauf MT menanggapi positif pemaparan dan usulan anggaran yang disampaikan Dinas Pariwisata dan BPPD.
Sebagaimana diketahui bidang kerja komisi 2 meliputi, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan & Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
Rauf menekankan pentingnya meningkatkan citra objek wisata dan potensi yang dimiliki NTB. Destinasi yang minim perlu dikembangkan lebih lanjut, termasuk Pantai Kute yang membutuhkan lebih banyak destinasi menarik. Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan atraksi budaya juga menjadi menjadi agenda ke depan. “Saya rasa tidak cukup dengan pertemuan ini, kita perlu agendakan pertemuan lagi di lain waktu agar semua menjadi jelas,” katanya. (red)
Keterangan gambar: Suasana hearing Dinas Pariwisata dan BPPD dengan komisi 2 DPRD NTB. Foto: dokbppd.
