MATARAM (NTBNOW.CO)– Kebijakan penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat tertuang dalam surat bernomor S-1023/MK.02/2024. Edaran yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 November 2024 itu, memantik respon dari berbagai pihak.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahlan M Saleh pun tak mau ketinggalan.
Sahlan menilai menyoroti minimnya dukungan dari pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada penurunan tingkat okupansi hotel dan load factor penerbangan.
“Belum lagi jika kita bicara soal destinasi wisata, restoran, dan pelaku UMKM. Kebijakan ini perlu dikaji ulang agar dampaknya tidak semakin meluas,” ujar Sahlan.
Sahlan menegaskan, jika kebijakan saat ini tetap dijalankan, pemerintah perlu melakukan pengalihan target pasar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan atau mendorong lebih banyak instansi swasta menggelar pertemuan (meeting) di NTB melalui promosi yang tepat.
“Pengalihan anggaran sebaiknya difokuskan untuk promosi dan pemasaran pariwisata. Kita perlu menonjolkan produk unggulan seperti sport tourism, medical tourism, leisure, MICE, dan quality tourism. Semua ini harus disuarakan ke pasar potensial,” jelasnya.
Kolaborasi Stakeholder untuk Promosi Efektif
Sahlan juga mengimbau seluruh stakeholder pariwisata untuk bekerja sama dalam meningkatkan upaya pemasaran dan promosi.
Menurut Ketua BPPD yang juga ketua ASTINDO itu, strategi promosi tidak lagi bisa bergantung pada perjalanan dinas, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kunjungan wisatawan.
“Kita perlu bergerak bersama untuk memasarkan dan mempromosikan NTB sebagai destinasi unggulan. Ini kunci untuk mengembalikan pertumbuhan sektor pariwisata,” tambahnya.
BPPD NTB berharap kolaborasi ini mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata NTB, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
Sementara itu sebelumnya kepada media, Pembina dan Penasihat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menyatakan bahwa sektor perhotelan akan terkena dampak signifikan akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. “Setelah instruksi terkait diterbitkan, sejumlah agenda pemerintah yang mencakup meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) mulai dibatalkan untuk tahun 2025 mendatang,” katanya. (red)
Keterangan Foto: Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh. (ist)
