Mengapa Proposal SPPG Dapur Sering Ditolak? Ini Solusi Ala Lapangan

Oleh: Abdus Syukur**

Di banyak titik layanan, pengelola dapur menghadapi persoalan yang tampak sederhana namun justru sangat menentukan: proposal SPPG yang tidak kunjung mendapatkan persetujuan. Padahal dari sisi lapangan, semuanya sudah siap. Dapur berdiri, peralatan tertata, petugas juga siap bekerja kapan saja. Tetapi persetujuan administrasi tidak turun, membuat banyak program dapur harus menunggu lebih lama dari yang seharusnya. Pertanyaannya, di mana sebenarnya letak hambatannya?

Sering kali penyebabnya justru datang dari hal-hal kecil yang kerap dianggap sepele. Dokumen yang disiapkan belum sepenuhnya lengkap. Rincian anggaran dibuat terlalu singkat dan tidak menjelaskan kebutuhan per item. Foto dapur, daftar alat, atau SOP higienitas tidak diunggah bersama proposal. Bahkan urusan tanda tangan pejabat pun dapat menjadi titik tersendat—satu saja tidak lengkap, seluruh proses berhenti. Dalam mekanisme SPPG, ketelitian administratif memang memiliki pengaruh besar.

Faktor lain datang dari penyesuaian dengan prioritas program. Setiap instansi bekerja dengan fokus dan target tahunan. Bila proposal belum mampu memperlihatkan kaitannya dengan arah kebijakan—seperti penguatan gizi masyarakat, dukungan terhadap kelompok rentan, hingga percepatan penurunan stunting—maka proposal dianggap belum masuk kategori mendesak. Tidak langsung ditolak, tetapi ditempatkan dalam antrean menunggu sampai kriterianya terpenuhi atau narasinya diperbaiki.

Ada juga kasus ketika proposal terhambat karena ketidaksesuaian teknis dengan aturan keuangan. Misalnya ada item belanja yang seharusnya menggunakan pos berbeda, spesifikasi peralatan belum dijelaskan, atau harga yang dicantumkan tidak sesuai standar. Temuan seperti ini membuat tim keuangan menunggu revisi, sehingga proses persetujuan tertunda meski substansi program sebenarnya baik.

Di lapangan juga sering terjadi dapur sudah sepenuhnya siap secara fisik, tetapi pemeriksaan dari PPK atau inspektorat belum selesai. Padahal setiap dapur harus dinyatakan memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan sebelum diizinkan beroperasi. Selama pemeriksaan belum dilakukan, persetujuan SPPG tidak dapat diterbitkan.

Yang paling sering luput adalah aspek narasi manfaat. Banyak proposal hanya menjelaskan kegiatan, bukan alasan kuat mengapa kegiatan itu harus segera dilaksanakan. Padahal tim penilai ingin melihat seberapa besar dampak program terhadap masyarakat: siapa yang dilayani, berapa jumlahnya, dan perubahan apa yang diharapkan. Tanpa penjelasan manfaat yang jelas, proposal akan sulit memperoleh prioritas.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, langkah-langkah perbaikan sebenarnya sangat memungkinkan dilakukan. Dokumen perlu disusun lebih rapi, lengkap, dan sesuai format terbaru. RAB harus dibuat terperinci, termasuk alasan kebutuhan. Narasi manfaat diperkuat agar menunjukkan urgensi program bagi penerima layanan. Komunikasi langsung dengan PPK sangat membantu karena catatan perbaikan dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Bila dapur sudah siap, pengelola dapat mengajukan permohonan percepatan pemeriksaan fisik. Rekomendasi resmi dari pimpinan juga sangat memperkuat posisi proposal agar tidak tertunda tanpa alasan.

Penolakan atau penundaan SPPG bukan berarti program dianggap tidak penting. Dalam banyak kasus, persoalannya sekadar teknis dan administratif yang sebenarnya bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Dengan koordinasi yang baik dan kelengkapan berkas yang lebih teliti, proses persetujuan dapat berjalan lebih cepat dan dapur bisa segera berfungsi sebagaimana dibutuhkan masyarakat.

ntbnow.co akan terus mengikuti perkembangan berbagai program layanan masyarakat, termasuk dapur gizi, dapur pelayanan publik, dan berbagai inovasi layanan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Redaksi terbuka menerima data, klarifikasi, dan pembaruan dari para pengelola di lapangan. (*)

Sumber Tulisan

Disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, wawancara singkat dengan beberapa pengelola dapur, analisis teknis dari sejumlah pengelola SPPG, serta masukan dari pihak PPK. (*)

 

**Praktisi Media

Keterangan Foto:

Salah satu dapur SPPG. (foto: internet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *