DOMPU – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu pada semester pertama tahun 2025 mengalami penurunan signifikan. Hingga akhir Juni, penerimaan PAD hanya mencapai Rp 45,86 miliar atau 35,27 persen dari total target tahunan sebesar Rp 130,05 miliar. Angka ini tercatat sebagai capaian terendah dalam tiga tahun terakhir untuk periode yang sama.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, penerimaan PAD semester pertama tercatat sebesar Rp 45,72 miliar atau 49,52 persen dari target tahunan sebesar Rp 92,33 miliar. Sementara itu, tahun 2024 menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dengan angka Rp124,40 miliar atau 71,70 persen dari target sebesar Rp 173,49 miliar.
Ironisnya, meski target PAD tahun 2025 telah diturunkan menjadi Rp 130,05 miliar, realisasi hingga pertengahan tahun justru anjlok. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan terganggunya pelaksanaan program-program unggulan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dan Wakil Bupati Syirajuddin, yang menjadi bagian penting dari visi-misi pembangunan lima tahun ke depan.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Dompu, Asrullah, saat dikonfirmasi media pada Kamis (31/7) di Kantor Sekretariat KONI Dompu, mengungkapkan bahwa pihaknya belum bergerak pada isu pendapatan daerah karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum ditetapkan.
“Dasar kerja kami adalah RPJMD. Dan sampai saat ini RPJMD itu belum disahkan, sehingga kami belum punya ruang untuk masuk pada isu PAD,” ujar Asrullah.
Ia menjelaskan, fokus utama TP2D saat ini adalah menjalankan 14 program unggulan kepala daerah, yang tidak secara eksplisit menyebutkan target peningkatan PAD.
“Di dalam 14 program unggulan Pak Bupati, tidak ada yang secara khusus menyebut bahwa PAD harus sekian persen. Jadi kami tidak membahas teknis pendapatan secara mendalam,” tambahnya.
Namun demikian, Asrullah menyatakan kesiapan TP2D untuk memberikan masukan apabila ada permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau nanti OPD meminta bantuan atau saran untuk meningkatkan PAD, kami siap berdiskusi. Tapi sejauh ini belum ada permintaan dari mereka,” tegasnya.
Lesunya penerimaan PAD dan minimnya keterlibatan TP2D dalam persoalan pendapatan daerah menuai pertanyaan publik mengenai efektivitas tim tersebut. Masyarakat menanti, apakah RPJMD yang sedang disusun mampu menjawab tantangan fiskal daerah sekaligus menjamin kelangsungan program prioritas agar tidak terhenti di tengah jalan. (KM02/KMBali1.com)