MATARAM-Di masa PPKM darurat saat ini, Presiden Jokowi sudah mengingatkan untuk memprioritaskan menyelematkan kesehatan dan nyawa masyarakat. Tapi di sisi lain, presiden juga mengingatkan untuk menjaga ekonomi masyarakat tetap berjalan. Sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini tidak mudah. Tentu harapan ini membutuhkan sinergi semua pemerintah kabupaten kota.
“Jangan sampai roda perekonomian masyarakat mati selama masa PPKM. Terutama ekonomi masyarakat kecil agar tidak terganggu. Untuk itu, mudah-mudahan prokes Covid-19 dapat ditingkatkan lagi.
Hal itu ditegaskan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, Kamis (22/07).
Dalam rakor tersebut gubernur didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan seluruh bupati walikota se-NTB serta seluruh Forkompinda lingkup pemerintah Provinsi NTB.
Dr Zul sapaan akrabnya menambahkan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi selama masa PPKM darurat adalah memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bukan hanya berupa uang tunai. Tetapi akan diberikan tunjangan beras yang diambil dari para petani lokal masyarakat NTB. Dengan harapan harga yang tak diserap oleh Bulog dapat diserap oleh pedagang-pedagang kecil dan disalurkan kepada seluruh ASN lingkup Provinsi NTB.
“Dengan langkah itu, semoga kita dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama para petani lokal. Tunjangan beras bagi ASN direncanakan akan mulai 01 Agustus 2021 mendatang,” harap Dr Zul.
Untuk itu, Dr Zul juga mengajak seluruh bupati walikota se-NTB untuk menyerap gabah petani melalui pemberdayaan UMKM lokal untuk beras kemasan yang dibeli oleh masing-masing ASN di setiap kabupaten kota.
“Sehingga pemberdayaan UMKM lokal di NTB dapat kita pertahankan meski kita sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19,” pinta gubernur.
Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal
Gubernur juga mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM darurat.
Langkah ini sebagai upaya bersama untuk melindungi perkonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.
“Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan, mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal,” ajak gubernur saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, Kamis (22/07).
Dihadapan seluruh bupati walikota yang hadir, Dr Zul sapaan akrabnya menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya virus Corona.
Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas. Sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.
“Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insya Allah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang,” harap gubernur. (man/dis/has)
