MATARAM (NTBNOW.CO) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/2). Mereka memprotes beberapa kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut diwarnai pembakaran keranda mayat yang dibungkus kain putih bertuliskan “Positif Neraka”. Simbol ini digunakan massa aksi sebagai bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai matinya konstitusi di Indonesia.
Salah satu tuntutan utama demonstran adalah peninjauan kembali Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang mereka nilai dapat merugikan masyarakat di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan. Mereka juga menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan rakyat.
“Kami menyoroti keresahan masyarakat terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran ini dapat merugikan masyarakat dari segi kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Kami meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang,” tegas Ahmad Badawi, koordinator aksi.
Terkait program MBG, Badawi menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat tidak butuh makan gratis, yang dibutuhkan adalah pendidikan gratis,” serunya. Ia juga menambahkan bahwa alokasi dana ratusan triliun untuk MBG tidak relevan, apalagi jika sumbernya berasal dari pemangkasan anggaran di sektor lain.
“Akibat pemangkasan ini, banyak pekerja dirumahkan. Maka dari itu, kami menolak tegas program MBG,” tambahnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada program pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pemerintah pusat telah menjamin kelangsungan program pelayanan publik di kedua sektor tersebut.
“Pemerintah pusat menjamin efisiensi anggaran ini tidak akan memengaruhi pendidikan dan kesehatan, karena sektor tersebut menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” jelas Didi.
Didi juga menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi mereka. Ia berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat dan membahasnya dalam rapat APBD perubahan.
“Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan keluhan. Kami akan mencermati betul kebijakan ini dan memastikan efisiensinya tidak merugikan masyarakat,” tutupnya. (can)
Keterangan Foto:
Aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/2). (susan/ntbnow.co)