MATARAM (NTBNOW.CO)–Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram di depan Kantor DPRD Provinsi NTB, Jumat (2/1/2025), berujung ricuh. Bentrokan antara massa dan aparat kepolisian menyebabkan empat anggota Polri mengalami luka-luka, dua di antaranya mengalami luka serius di kepala dan mulut.
Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk protes terhadap merosotnya harga jagung di wilayah Bima dan Dompu, serta lambannya respon pemerintah dalam menyerap hasil panen petani. Selain itu, massa HMI MPO juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB dan Perum Bulog yang dinilai tidak inovatif. Mereka turut mendesak agar PT Gerbang NTB Emas (PT GNE) diaudit secara menyeluruh.
Kapolresta Mataram, AKBP Hendro Purwoko, S.I.K., M.H., yang memimpin langsung pengamanan aksi, sebelumnya telah mengimbau personel agar bersikap profesional dan menahan emosi. Namun, kericuhan tak terhindarkan saat massa mulai mendorong gerbang DPRD NTB dan berorasi secara intens.
Empat anggota kepolisian mengalami luka dalam insiden tersebut, dua di antaranya:
- Aipda I Nengah Kawi Artha mengalami luka di bagian belakang kepala akibat pukulan dari massa aksi, yang terekam dalam video dokumentasi.
- Bripka Chairil Anwar mengalami luka di mulut dan bibir akibat benturan.
Dua anggota lainnya mengalami luka ringan dan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis. Polresta Mataram menyatakan akan membuat laporan resmi disertai visum untuk proses hukum lebih lanjut.
Setelah situasi berhasil dikendalikan, perwakilan massa akhirnya difasilitasi untuk berdialog langsung dengan anggota DPRD NTB, H. Didi Sumardi dari Komisi IV. Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
- Mendesak DPRD NTB dan Pemprov NTB menginstruksikan BUMD untuk bermitra dengan Bulog dalam menyerap hasil panen jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terhadap penggunaan anggaran PT GNE.
- Mendesak pemanggilan dan evaluasi sejumlah pejabat, termasuk pencopotan Kepala Bulog NTB dan Kepala Dinas Pertanian NTB.
Pihak DPRD NTB merespons dengan komitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 6 Mei 2025.
Kapolresta Mataram mengapresiasi kinerja jajarannya yang tetap profesional meski menghadapi tekanan massa. Ia juga menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam unjuk rasa akan diproses secara hukum.
Aksi unjuk rasa berakhir pada pukul 16.58 WITA dalam keadaan aman dan kondusif. Pihak kepolisian turut menyampaikan terima kasih kepada aliansi BEM UNRAM, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Kota Mataram yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib. (nang)
