LOMBOK UTARA (NTBNOW.CO)– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan segera menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk menekan inflasi sejumlah kebutuhan pokok imbas kenaikan harga BBM.
Pemda sudah mengalokasikan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Demikian diungkapkan Penjabat (Pj) Sekda Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi, Rabu (14/9).
Menurutnya, bagaimanapun inflasi tidak terelakkan akan ada kenaikan pelbagai macam kebutuhan. Hanya saja untuk mengantisipasi melonjaknya harga itu ditekan dengan berbagai program yang sasarannya ke masyarakat.
Dari Rp 2,4 miliar yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 dan sedang dalam pembahasan ini, nantinya bakal dialokasikan pada operasi pasar murah oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Lombok Utara.
“Dianggaran perubahan mudahan segera cepat selesaikan pembahasan supaya bisa cepat dieksekusi. Pertama kegiatan pasar murah kami berusaha berikan setengah dari harga pasar,” ungkapnya.
Untuk anggaran pasar murah itu disebutnya teralokasi sekitar Rp 800 juta, kemudian tercatat Rp 1,2 miliar ditempatkan pada Dinas Sosial Lombok Utara.
Pada dinas ini nantinya akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada masyarakat untuk menekan inflasi. Belum lagi bantuan lain yang rutin diberikan oleh pusat seperti PKH, BLT/DD, BPNT, juga terus dimaksimalkan untuk mengurangi dampak tersebut. Anding menyebut, dalam waktu yang singkat sekitar 3 bulan kedepan, nominal ini dirasa sudah ideal untuk program ke masyarakat.
“Dinsos akan berikan bantuan kepada seluruh desa totalnya 43 desa. Belum lagi bantuan lain yang rutin diberikan, kita belum bicara anggaran di APBD murni 2023 yang jelas nanti juga pasti akan kita anggarkan,” tegasnya.
“Apalagi ini permintaan pemerintah pusat dan Pak Jokowi langsung yang menginstruksikan jadi kami di Pemda, Provinsi, dan Pusat hanya bisa berusaha menekan saja. Semoga kenaikan tidak signifikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pedagangan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Lombok Utara Hariyanto menjelaskan, berdasarkan data terakhir pada tanggal 7 September 2022 kenaikan harga menyangkut komoditi beras perkilo hanya naik sekitar Rp 500. Demikian dengan gula pasir kenaikan hanya Rp 400 per kilo, sedangkan daging ayam boiler perkilonya tercatat Rp 40.950 ada kenaikan sekitar Rp 2.050 dibanding harga sebelum kenaikan BBM.
“Data yang sudah kita kumpulkan pada minggu kemarin terhadap 3 pasar lonjakan inflasi masih belum terlihat terutama pada komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur. Memang ada beberapa yang naik tapi tidak disemua pasar dan tidak signifikan,” jelasnya.
Untuk harga yang mengalami lonjakan justru pada komodiri cabai merah yang mana jumlah perkilonya tercatat Rp 51.900. Ada selisih kenaikan harga sekitar Rp 14.150. Jika dibandingkan minggu lalu yang jumlahnya hanya dikisaran Rp 37.750 saja.
Untuk merespon kenaikan ini pihaknya sudah bersurat ke provinsu untuk menggelar pasar murah sembari menunggu anggaran operasi pasar yang bersumber dari APBD Perubahan selesai dibahas di DPRD. Pihaknya juga akan rutin melakukan pendataan ini karena laporan kenaikan tersebut langsung dilaporkan ke Pemerintah Pusat secara realtime.
“Tetap lakukan pendataan karena laporan ini realtime ke pusat sehingga ketika ada gejolak langsung ada penanganan dari pusat. Untuk estimasi pasar murah (dari anggaran APBD Perubahan 2022) kita target sekitar 17.200 paket sembako murah nanti itemnya kita penuhi,” pungkasnya. (arw)
