Hari Pers Nasional 2026 datang bukan sekadar membawa tema. Ia datang membawa cermin. Dan seperti semua cermin, yang tampak bukan hanya wajah yang ingin kita perlihatkan, tetapi juga garis-garis lelah yang sering kita sembunyikan.
“Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” terdengar indah. Terlalu indah, bahkan, jika dibaca sebagai slogan. Padahal, di balik kalimat itu, ada kegelisahan yang pelan-pelan mengendap di ruang publik: apakah pers kita benar-benar sehat, atau hanya terlihat hidup karena masih bernafas secara administratif?
Pemantauan SemsiMonitoring.com pada rentang 21 Januari hingga 4 Februari 2026 yang disusun Yoga Rifai Hamzah, Direktur Big Data and Media Insight – SMSI, memperlihatkan satu hal menarik. Pers Indonesia hari ini berbicara dengan dua suara. Yang satu rapi, formal, dan penuh kehati-hatian. Yang lain lebih gaduh, jujur, dan kadang terasa tidak sopan—tapi justru di sanalah denyut kritik hidup.
Di media online, Hari Pers Nasional dibingkai sebagai momentum refleksi. Ada pidato, ada seminar, ada pernyataan tokoh. Pers digambarkan sebagai pilar demokrasi, penjaga akal sehat bangsa. Semua benar. Tapi kerap berhenti di situ. Jarang sekali media berbicara tentang dirinya sendiri dengan nada bertanya: cukupkah etika jika dapur redaksi tidak menyala?
Ekonomi media adalah kata yang sering disebut, tapi jarang dibedah. Padahal, publik tahu betul: pers yang rapuh secara ekonomi akan mudah goyah secara independensi. Namun dalam banyak pemberitaan, persoalan itu seakan disisihkan, demi menjaga stabilitas narasi menjelang perayaan.
Berbeda dengan media sosial. Di sana, terutama di platform X, kritik menemukan bahasanya sendiri. Tidak selalu rapi, tidak selalu santun, tetapi jujur. Publik tidak lagi berbicara tentang pers dalam bahasa idealisme, melainkan dalam bahasa pengalaman. Tentang media yang tergantung platform. Tentang wartawan yang bekerja di bawah tekanan ekonomi. Tentang jarak kritis yang makin sempit ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Isu retret PWI bersama Kementerian Pertahanan menjadi contoh paling jelas. Di media online, ia hadir sebagai kegiatan penguatan wawasan kebangsaan. Di media sosial, ia dibaca sebagai simbol relasi kuasa. Bukan soal niat baik atau buruk, melainkan soal jarak. Publik bertanya: sejauh mana pers masih mampu menjaga jarak itu?
Di sinilah terlihat bahwa wacana tentang pers bekerja dalam tiga lapisan. Lapisan administratif, yang penuh kegiatan dan pernyataan resmi. Lapisan nilai, yang berbicara tentang demokrasi dan kebebasan. Dan lapisan kritis, yang lahir dari kegelisahan nyata. Lapisan terakhir ini sering dianggap mengganggu, padahal justru ia menandakan satu hal penting: pers masih dianggap penting.
Tema Hari Pers Nasional 2026 menemukan maknanya justru di lapisan kritis ini. Publik memahami, bahkan tanpa istilah akademik, bahwa ekonomi berdaulat adalah prasyarat pers sehat. Dan pers sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Rantai sebab-akibat itu jelas di mata publik, meski sering kabur di ruang institusional.
Dalam konteks inilah, organisasi pers—termasuk SMSI—memiliki posisi strategis. Bukan hanya sebagai wadah administratif, tetapi sebagai infrastruktur ekosistem pers digital. Terutama bagi media daerah yang hari ini bertahan di tengah pasar yang sempit dan dominasi platform global.
Data bukan sekadar angka. Ia adalah suara yang diolah. Dan ketika suara publik menunjukkan kegelisahan yang sama berulang kali, itu bukan kebetulan. Itu sinyal.
Hari Pers Nasional 2026, pada akhirnya, bukan soal seberapa meriah perayaannya. Melainkan seberapa jujur kita membaca kritik. Sebab pers yang tidak lagi dikritik, mungkin bukan pers yang sehat—melainkan pers yang tak lagi dianggap relevan.
Selama publik masih bersuara, selama itu pula pers masih punya harapan. Yang dipertaruhkan bukan citra, melainkan keberanian untuk berubah. (rls)
