KOTA BIMA (NTBNOW.CO) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terus menggencarkan program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan sempit sebagai upaya menekan laju inflasi daerah, khususnya akibat fluktuasi harga komoditas cabai dan sayuran pada musim tertentu.
Program ini mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pekarangan rumah dan lahan terbatas di sekitar tempat tinggal guna menanam cabai dan berbagai jenis sayuran secara mandiri. Langkah tersebut dinilai efektif untuk menjaga ketersediaan pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Bima, Masita, mengatakan pemanfaatan lahan sempit saat ini menjadi fokus utama pihaknya dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
“Pekarangan rumah kami dorong untuk dimanfaatkan maksimal. Tujuannya agar kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi dan inflasi komoditas sayuran dapat ditekan,” ujarnya saat sesi dialog dalam kunjungan kerja Wartawan Parlemen melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Bima, Senin (22/12).
Sebagai contoh, DKP Kota Bima telah memulai pemanfaatan lahan di lingkungan kantor dengan menanam berbagai jenis sayuran. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan bibit tanaman dan polybag kepada masyarakat, sekolah, serta sejumlah instansi pemerintah secara bertahap.
“Kami sudah menyalurkan bibit dan polybag ke beberapa kelompok masyarakat dan sekolah. Karena keterbatasan anggaran, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,” jelas Masita.
DKP Kota Bima juga rutin melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional setiap pekan guna mengantisipasi potensi kerawanan pangan akibat lonjakan harga.
“Pemantauan pasar kami lakukan secara rutin. Alhamdulillah, harga masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan relatif stabil,” katanya.
Terkait ketersediaan cadangan pangan, Masita memastikan stok beras daerah dalam kondisi aman. Saat ini, cadangan pangan pemerintah daerah masih tersisa sekitar 15 ton, ditambah dukungan stok dari Bulog yang dipastikan mencukupi hingga tahun 2026.
“Cadangan pangan kita aman, baik yang dikelola daerah maupun dari Bulog,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian, untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, menegaskan bahwa persoalan ketahanan dan kemandirian pangan merupakan isu nasional yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja.
“Kemandirian pangan harus melibatkan peran aktif masyarakat. Pendekatannya bukan hanya struktural, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan, seperti kelompok ibu-ibu dan komunitas warga,” ujarnya.
Hasyim juga menyampaikan bahwa dampak inflasi lebih banyak dirasakan oleh dunia usaha. Namun, sektor UMKM Kota Bima justru menunjukkan pertumbuhan positif, khususnya di bidang kuliner.
“UMKM, terutama sektor kuliner, tumbuh cukup baik dan menjadi salah satu penopang pemenuhan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Terkait penganggaran, ia mengungkapkan struktur APBD Kota Bima mengalami tekanan signifikan. Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp1,2 triliun, terjadi pemotongan lebih dari Rp300 miliar, sehingga menyisakan sekitar Rp700 miliar yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai.
“Kondisi ini membuat sejumlah program prioritas terpaksa ditunda hingga 2026. Kami masih mencari alternatif pembiayaan dari provinsi maupun pusat untuk memperkuat program ketahanan pangan,” ungkapnya.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Hasyim menegaskan komitmen Pemkot Bima untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk Program Desa Berdaya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB.
“Program Desa Berdaya ini sangat baik. Intinya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki inovasi dan kemandirian untuk membangun keluarganya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan teknis program akan dijabarkan lebih lanjut oleh dinas terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata, agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Insya Allah, seluruh program yang diluncurkan, termasuk yang digagas Gubernur NTB, akan kami dukung penuh demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” pungkasnya. (can)