MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, telah resmi melakukan pembenahan menyeluruh melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan menetapkan jajaran baru Direksi, Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada Bank NTB Syariah. Sehingga, Bank kebanggaan masyarakat Gumi Gora ini kembali mendapatkan akses untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan bahwa Bank NTB Syariah sempat diblokir dari penyaluran KUR akibat sejumlah persoalan internal yang membuat bank daerah tersebut dinilai tidak kredibel. Namun, setelah dilakukan pembenahan struktural dan manajerial, pemerintah pusat akhirnya memberikan kembali kewenangan kepada Bank NTB Syariah untuk menyalurkan KUR mulai tahun depan.
”Sudah, jadi Bank NTB statusnya kemarin diblok dari akses KUR, karena ada masalah beberapa, dan sudah saya minta selesaikan bloknya dan sekarang sudah bisa. Kita mulai dari kecil-kecil dulu bangun lagi kredibilitas karena kemarin kan kita diblok karena dianggap tidak kredibel,” ujarnya kepada wartawan, pada Jum’at (5/12) di Mataram.
Menurutnya, penyaluran KUR tidak hanya akan menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi juga bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), koperasi, hingga pembiayaan perumahan sederhana. Iqbal juga mendorong agar penyaluran KUR dilakukan secara bertahap demi memulihkan kepercayaan publik.
”Tahun depan udah bisa menyalurkan KUR, baik KUR untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang memang dari awal kita siapkan, KUR untuk UMKM, KUR untuk koperasi, dan KUR untuk perumahan, jadi udah dapat InsyaAllah,” jelasnya.
Selain membuka kembali akses KUR, Iqbal mengungkapkan bahwa Bank NTB Syariah tengah dijajaki untuk menjadi pengelola dana Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang akan masuk ke NTB mulai 2026. Nilainya mencapai sekitar Rp 5,7 triliun per tahun.
Mantan Jubir Kemenlu RI itu menyebut bahwa Kepala MBG telah menyetujui kerja sama secara tersebut, dan rencananya akan menandatangani MoU dengan Bank NTB Syariah pada 12-13 Desember mendatang.
”Kita lagi menjajaki kemarin saya ketemu dengan kepala mbg menjajaki untuk mengelola dana MBG yang masuk ke NTB nanti tahun 2026. Per tahun itu hitungannya dana yang akan ditransfer ke NTB untuk mengelola MBG itu sekitar Rp 5,7 triliun,” katanya.
Terkait pembenahan internal, Iqbal menegaskan bahwa jajaran direksi baru telah berkomitmen untuk mengubah pola bisnis Bank NTB Syariah agar tidak lagi didominasi pembiayaan konsumtif.
Ia menekankan bahwa bank harus fokus pada sektor produktif yang mendukung program strategis pemerintah daerah dan pusat, seperti Kampung Nelayan, Kopdes Merah Putih, sektor UMKM, hingga program MBG.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu juga meminta agar jajaran direksi baru menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam empat tahun ke depan, agar Bank NTB Syariah dapat sepenuhnya dipimpin oleh putra-putri daerah.
”Karena saya tadi malam sudah menyampaikan kepada BOD (Board of Directors) yang baru bahwa anda tidak akan selamanya di sini, maksimal empat tahun dan setelah itu saya ingin melihat putra putri NTB sendiri yang akan memimpin Bank NTB,” tukasnya.
Selain penguatan SDM, Iqbal menyoroti pentingnya penguatan sistem teknologi informasi (IT) yang selama ini menjadi perhatian khusus. Ia memastikan Bank NTB Syariah akan memiliki pejabat khusus yang menangani IT. Saat ini proses rekrutmen sedang dilakukan, termasuk kemungkinan merekrut talenta dari bank-bank digital nasional.
”Tadi malam itu dibahas kita akan punya pejabat khusus untuk yang menangani IT, InsyaAllah kita lagi head hunting itu nanti mungkin dari salah satu bank bank digital yang ada,” pungkasnya. (jho)
