MATARAM – Suasana hangat terasa di rumah dinas Kapolda NTB, Jumat (10/10/2025) pagi itu. Sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB duduk santai berdialog dengan Irjen Pol. Hadi Gunawan. Tak sekadar silaturahmi, pertemuan ini menjadi ajang membangun sinergi dan membuka peluang kolaborasi baru antara pers dan kepolisian.
Dalam suasana penuh keakraban, berbagai topik strategis dibahas. Mulai dari peluang kerja sama pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga peran media dalam menjaga kondusivitas daerah.
Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis kepolisian. “Media itu pilar demokrasi. Mereka berperan besar mencerdaskan publik dan menangkal hoaks yang bisa mengganggu stabilitas keamanan,” ujarnya.
Sebagai putra daerah, Hadi Gunawan mengaku memiliki tekad kuat agar masyarakat NTB dapat hidup makmur dan sejahtera. Salah satu langkah yang digagasnya adalah mendorong penambangan rakyat menjadi legal lewat izin pertambangan rakyat (IPR) yang dikelola koperasi lokal di Lombok dan Sumbawa.
“Kalau penambangan ilegal diatur lewat IPR, maka semuanya bisa diawasi dan dibina. Dengan begitu, kekayaan alam NTB benar-benar bisa dinikmati rakyat,” tegas mantan Koorsahli Kapolri itu.
Menurutnya, koperasi yang mengelola IPR bukan hanya badan usaha, melainkan gerakan sosial yang menjunjung nilai gotong royong dan kemandirian ekonomi. “Sejarah membuktikan, koperasi mampu jadi penyangga ekonomi nasional. Dengan suasana yang aman dan kondusif, kami ingin koperasi jadi tulang punggung ekonomi rakyat,” jelasnya.
Hadi pun mengajak wartawan berperan aktif mengedukasi masyarakat. “Tolong bantu kami menyajikan berita yang sejuk dan mencerdaskan tentang IPR, supaya masyarakat paham manfaatnya,” pintanya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung inovasi yang sedang ia rancang—sebuah aplikasi edukasi lalu lintas yang ramah dan humanis. “Aplikasi ini bukan untuk menindak, tapi untuk mendidik. Jadi pelanggar lalu lintas akan dapat imbauan dan pembinaan, bukan hukuman,” ujarnya. Ia berharap aplikasi tersebut segera diluncurkan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kapolda dan jajarannya. Ia menegaskan, PWI siap berkolaborasi dalam pelatihan, kegiatan edukatif, dan upaya menjaga stabilitas daerah.
“Kami berkomitmen tetap independen, tapi juga bersinergi dengan semua pihak, termasuk kepolisian, agar informasi yang kami sajikan tetap berimbang dan mendorong pembangunan daerah,” kata jurnalis senior Radar Lombok itu.
Iklil juga berharap sinergi ini bisa memperkuat pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Pers, terutama dalam hal pemanggilan jurnalis terkait pemberitaan. Ia menyinggung kasus di Sumbawa, di mana beberapa wartawan dipanggil karena karya jurnalistiknya.
“Pemanggilan seperti itu berpotensi melanggar Pasal 8 UU Pers. Kami harap langkah Polres Sumbawa bisa dihentikan karena para jurnalis sudah bekerja sesuai UU No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik,” jelasnya.
Mendengar itu, Kapolda Hadi Gunawan langsung menanggapi tegas. Ia memerintahkan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Mohammad Kholid, untuk berkoordinasi dengan Kapolres Sumbawa. “Segera koordinasikan, supaya penyidik paham betul soal UU Pers,” tandasnya.
Pertemuan sore itu ditutup dengan penuh rasa kekeluargaan. Hadir pula Sekretaris PWI NTB Fahrul Mustofa bersama tiga pengurus lainnya, sementara Kapolda didampingi Kabid Humas Polda NTB.
Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan, melainkan awal dari jalinan kemitraan yang lebih kokoh antara pers dan kepolisian di Bumi Gora. (**)
