MATARAM (NTBNOW.CO)–Menjelang perhelatan akbar MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan unsur Forkopimda, pemerintah daerah, serta para pelaku industri pariwisata, ASDP, dan pemerintah kabupaten kota.
Rapat yang ini menjadi forum penting untuk memastikan seluruh aspek pengamanan, transportasi, hingga pelayanan publik berjalan optimal.
Pj Sekda NTB, Lalu Moh Faozal mengatakan, ada beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, terkait penjualan tiket yang baru mencapai 30 persen, terlebih tahun ini penyelenggaraan MotoGP Indonesia yang pelaksanaanya bersamaan dengan F1 Singapura.
“Kita harus bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan penjualan tiket agar jumlah penonton minimal sama dengan tahun 2024,” ungkapnya, Rabu, 17/09.
Menurutnya, ada beberapa strategi yang harus ditempuh. Yakni mendorong partisipasi ASN dalam pembelian tiket, serta menghadirkan rangkaian acara pendukung yang lebih menarik untuk meningkatkan minat penonton.
Lalu terkait ketersediaan armada cukup dengan 26 kapal dari Padang Bai–Lembar serta tambahan rute Tanjung–Lembar. Namun, di moda darat masih terdapat masalah tarif travel yang dinilai tidak wajar serta distribusi penumpang yang tidak merata.
“Saya minta dukungan kepolisian untuk melakukan penataan agar tidak terjadi keluhan dari wisatawan,” pintanya.
Selain itu dari sisi akomodasi juga menjadi bagian penting. Mantan kadis pariwisata NTB ini juga meminta pengusaha hotel untuk tidak menaikkan tarif menjelang MotoGP.
“Pemantauan terhadap rate hotel dan paket-paket yang tidak rasional harus diperketat, ini isu penting bagi kenyamanan tamu dan penonton,” tegasnya.
Selanjutnya dari UMKM, Faozal mengaku masih ditemukan pedagang liar di lokasi yang tidak diperuntukkan. Sehingga mengganggu estetika dan tata kelola event internasional.
Serta masalah parkir liar dengan tarif tidak wajar, praktik ojek lokal dengan harga di luar nalar, hingga jeda waktu panjang antara balapan dengan konser hiburan yang kerap menimbulkan kepadatan arus keluar.
“Kita harus membuktikan bahwa NTB aman dan siap menyelenggarakan MotoGP. Publikasi keamanan melalui prescon sangat penting untuk meyakinkan dunia internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol, Hadi Gunawan, mengungkapkan pengamanan MotoGP tidak hanya dilihat dari pelaksanaan balapan, tetapi juga mencakup lalu lintas, keamanan tamu VVIP/VIP, hingga kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan.
“Polda NTB telah menyusun rencana pengamanan yang terukur dan komprehensif dengan pendekatan preventif. Fokus utama kami adalah keamanan venue, jalur transportasi, penginapan, dan area publik strategis lainnya,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya koordinasi intelijen untuk mengantisipasi berbagai kerawanan, termasuk bencana alam.
“Pelayanan terhadap tamu mancanegara, termasuk kemungkinan hadirnya Presiden dan Wakil Presiden, harus benar-benar prima karena citra NTB dipertaruhkan,” imbuhnya. (can)