PAPUA (NTBNOW.CO)–Papua Selatan bergerak. Untuk pertama kalinya sejak menjadi provinsi baru, Papua Selatan menyusun cetak biru masa depan lima tahun ke depan: RPJMD 2025–2029.
Agenda itu dibingkai dalam Musrenbang RPJMD Papua Selatan, yang berlangsung hangat dan padat makna. Di dalam forum ini, arah pembangunan daerah tidak hanya digambarkan dengan semangat lokalitas, tapi juga diminta menyatu dengan kebijakan nasional.
“RPJMD ini harus nyambung dengan RPJMN. Tapi juga jangan kehilangan konteks lokal,” kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, saat menyampaikan sambutan daring, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, penyusunan RPJMD Papua Selatan harus berbasis data, rasional, dan yang terpenting: partisipatif. Ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi arah pembangunan pusat dan daerah.
“Kita ingin dokumen ini bukan hanya jadi simbol, tapi benar-benar jadi kompas pembangunan Papua Selatan lima tahun ke depan,” kata Restuardy.
Beberapa isu strategis Papua Selatan pun masuk dalam pembahasan: kemiskinan, stunting, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, hingga perlindungan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Konektivitas antarwilayah, penguatan layanan dasar, pelestarian budaya lokal, hingga reformasi tata kelola pemerintahan turut direkomendasikan sebagai arah kebijakan utama dalam RPJMD Papua Selatan.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menekankan pentingnya menyusun RPJMD secara menyeluruh dan realistis.
“Partisipasi semua pihak adalah kunci. Kita tidak mau dokumen ini hanya formalitas. Kita ingin pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat,” kata Gubernur Apolo.
Dari ruang Musrenbang yang penuh diskusi, Papua Selatan mulai menulis sejarahnya sendiri. Dengan RPJMD sebagai panduan, provinsi ini mencoba menjawab satu pertanyaan besar: mau dibawa ke mana Papua Selatan lima tahun ke depan? (red)
