PEMBATASAN perjalanan dinas dinilai membawa dampak besar pada sektor pariwisata, khususnya di wilayah yang bergantung pada kunjungan kerja dan event pemerintah. Langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi hal ini?
—————————
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengeluarkan surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024. Surat tersebut menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Kebijakan ini, meskipun bertujuan menghemat anggaran negara, membawa dampak signifikan pada sektor pariwisata yang selama ini diuntungkan oleh aktivitas perjalanan dinas. Apa saja dampaknya?
Penurunan okupansi hotel menjadi salah satu dampak yang paling dirasakan. Perjalanan dinas sering kali melibatkan akomodasi di hotel, dan pembatasan ini menyebabkan tingkat hunian hotel, terutama di kota-kota yang bergantung pada kunjungan bisnis atau konvensi, turun drastis.
Pendapatan restoran dan fasilitas lainnya juga ikut terdampak. Perjalanan dinas turut mendorong konsumsi di sektor kuliner, transportasi lokal, dan tempat hiburan. Ketika aktivitas ini berkurang, pendapatan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut ikut tergerus.
Pengurangan event dan meeting turut menjadi persoalan. Banyak perjalanan dinas terkait dengan seminar, pelatihan, atau pertemuan. Dengan pembatasan ini, permintaan terhadap gedung pertemuan dan layanan pendukung turut menurun.
Efek domino pada ekonomi lokal juga tak terhindarkan. Pelaku usaha kecil seperti sopir, pemandu wisata, hingga UMKM yang bergantung pada wisatawan perjalanan dinas kehilangan penghasilan. Hal ini memicu masalah ekonomi lokal yang lebih luas.
Promosi pariwisata lokal dapat menjadi salah satu solusi. Pemerintah dan pelaku usaha dapat mendorong wisata lokal sebagai alternatif, dengan menawarkan diskon atau paket promosi untuk wisatawan domestik.
Fokus pada wisatawan umum juga penting. Menarik wisatawan keluarga, pasangan, atau kelompok pertemanan dengan penawaran menarik, seperti harga spesial untuk paket wisata, dapat membantu mengisi kekosongan akibat berkurangnya perjalanan dinas.
Dukungan pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak hotel atau bantuan untuk pelaku usaha kecil di sektor pariwisata, demi menjaga stabilitas sektor tersebut.
Pengembangan digital menjadi langkah inovatif. Pelaku pariwisata dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menawarkan pengalaman virtual, seperti tur budaya atau pameran online. Ini memberikan nilai tambah bagi wisatawan meskipun secara fisik mereka tidak melakukan perjalanan.
Diversifikasi produk pariwisata menjadi peluang baru. Menyediakan wisata alternatif seperti wisata alam, kesehatan, atau desa wisata yang tidak bergantung pada perjalanan dinas menjadi langkah penting untuk menarik wisatawan.
Pembatasan perjalanan dinas memang membawa tantangan besar bagi sektor pariwisata. Namun, dengan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor ini dapat kembali bangkit. Strategi adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pariwisata di masa depan. (has)
Ilustrasi foto: bing.com
