Oleh: HM Abdus Syukur, MH
Ada satu pertanyaan sederhana yang ternyata tidak sederhana jawabannya. Berapa sebenarnya jumlah wartawan di Nusa Tenggara Barat?
Pertanyaan itu sekilas terdengar administratif. Tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana kita mengenali, mendata, dan membangun profesi wartawan di daerah ini. Wartawan ada di mana-mana. Di Mataram. Lombok Barat. Lombok Tengah. Lombok Timur. Lombok Utara. Sumbawa. Sumbawa Barat. Dompu. Bima dan Kota Bima.
Mereka bekerja hampir setiap hari. Ada yang mengejar berita sejak pagi. Ada yang menunggu konferensi pers. Ada yang mengejar pejabat. Ada yang masuk ke pelosok desa. Ada pula yang bertahan di ruang redaksi sampai tengah malam.
Namun ketika pertanyaan bergeser menjadi berapa jumlah mereka, kita ternyata belum memiliki satu angka yang benar-benar utuh.
471 Bukan Angka Terakhir
Laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2024 memberikan satu angka penting. Dewan Pers mencatat 471 wartawan tersertifikasi di NTB. Rinciannya, 346 wartawan jenjang Muda, 85 Madya dan 40 Utama. Angka tersebut tentu penting. Tetapi angka 471 tidak boleh serta-merta dianggap sebagai jumlah seluruh wartawan NTB. Sebab sertifikasi bukan sensus.
Masih ada wartawan yang aktif bekerja tetapi belum mengikuti UKW. Ada yang baru memasuki profesi. Ada pula yang bekerja di media kecil di daerah yang belum memiliki akses memadai terhadap pendidikan dan sertifikasi jurnalistik.
Karena itu, 471 lebih tepat dipahami sebagai jumlah wartawan yang tercatat melalui mekanisme sertifikasi pada periode tersebut, bukan keseluruhan wartawan yang bekerja di NTB. Di sinilah pekerjaan rumah kita dimulai.
Wartawan Tumbuh Lebih Cepat daripada Database
Dunia media berubah sangat cepat. Dulu masyarakat mengenal wartawan melalui koran, radio dan televisi. Kini berita dapat lahir dari sebuah telepon genggam. Media online tumbuh hampir di setiap daerah. Media sosial mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Batas antara wartawan, pembuat konten dan warga yang melaporkan peristiwa juga semakin tipis.
Justru karena itulah profesi wartawan membutuhkan batas yang semakin jelas. Wartawan bukan sekadar orang yang bisa menulis. Wartawan bekerja dengan fakta. Ia melakukan verifikasi. Mencari konfirmasi. Memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan. Memahami kode etik. Dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap informasi yang dipublikasikannya.
UKW Bukan Sekadar Ujian
September 2026 memberikan gambaran menarik tentang perkembangan kompetensi wartawan NTB. PWI NTB menyelenggarakan UKW yang diikuti 54 wartawan. Pesertanya terdiri dari 18 wartawan jenjang Muda, 24 Madya dan 12 Utama. Tidak lama kemudian, SMSI NTB bersama Solopos Institute juga menggelar UKW. Sebanyak 22 wartawan jenjang Muda mengikuti ujian tersebut. Sebanyak 20 dinyatakan kompeten dan dua peserta dinyatakan belum kompeten.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa proses peningkatan kompetensi terus berjalan. Tetapi UKW jangan berhenti sebagai acara seremonial. Sertifikat seharusnya menjadi awal dari tanggung jawab, bukan akhir dari perjalanan. Sebab ujian sesungguhnya bagi seorang wartawan justru terjadi setelah sertifikat berada di tangan. Ketika berhadapan dengan fakta yang tidak nyaman.
Ketika pejabat marah. Ketika pengusaha keberatan. Ketika narasumber sulit ditemui. Atau ketika berita yang ditulis berpotensi menimbulkan tekanan. Di situlah kompetensi benar-benar diuji.
Jangan Hanya Menghitung Wartawan Kita sering sibuk menghitung jumlah media. Kita juga perlu menghitung jumlah wartawan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Mengukur kualitas ekosistem pers.
Berapa wartawan yang sudah kompeten? Berapa yang belum?.Berapa media yang memiliki badan hukum dan memenuhi ketentuan perusahaan pers? Berapa wartawan yang bekerja dengan standar redaksi yang jelas? Bagaimana kesejahteraan mereka? Bagaimana perlindungan hukum ketika menjalankan tugas? Dan bagaimana kualitas berita yang setiap hari dikonsumsi masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar angka.
Database Bukan untuk Menghakimi
Pendataan wartawan NTB harus dilakukan dengan satu semangat memperkuat profesi, bukan menghakimi profesi. Database yang baik bukan alat untuk mengatakan, “Anda wartawan, Anda bukan.” Database adalah alat untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Nama, Media, Wilayah kerja, Organisasi profesi, Jenjang kompetensi, Tahun UKW, Status media.
Semua perlu terdokumentasi dengan baik. Dengan data tersebut, organisasi profesi dapat mengetahui kebutuhan anggotanya. Lembaga pendidikan dapat menentukan materi pelatihan yang dibutuhkan. Perusahaan media dapat memetakan sumber daya manusianya. Pemerintah memiliki data yang lebih akurat ketika berinteraksi dengan dunia pers. Dan wartawan sendiri memiliki peta tentang profesinya.
Pers NTB Bukan Hanya Mataram
Satu hal tidak boleh dilupakan. Pers NTB bukan hanya pers yang berkantor di Mataram. Ada wartawan yang setiap pagi menempuh perjalanan panjang di Lombok Timur. Ada yang menunggu kapal di Sumbawa. Ada yang meliput pembangunan di Dompu. Ada yang mengejar berita di Bima. Ada yang bekerja di Lombok Utara. Mereka mungkin tidak selalu muncul dalam forum-forum besar. Tetapi mereka adalah bagian penting dari denyut pers NTB. Karena itu, pemetaan wartawan harus menjangkau 10 kabupaten/kota di NTB. Bukan untuk menciptakan birokrasi baru. Tetapi untuk memastikan tidak ada wartawan yang hilang dari peta hanya karena bekerja jauh dari pusat kota.
Pada Akhirnya, Soal Kepercayaan
Pers hidup dari kepercayaan. Pembaca percaya bahwa berita yang dibacanya telah melalui proses jurnalistik. Narasumber percaya bahwa keterangannya tidak dipelintir. Masyarakat percaya bahwa wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Dan wartawan percaya bahwa organisasi profesinya akan hadir ketika ia menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas. Karena itu, membangun database wartawan NTB bukan semata-mata pekerjaan administrasi. Ini adalah bagian dari membangun kepercayaan publik terhadap pers. Kita boleh bangga dengan angka 471 wartawan tersertifikasi. Tetapi jangan berhenti pada angka. Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan banyak wartawan.
Masyarakat membutuhkan wartawan yang mampu membedakan fakta dan opini, berani melakukan verifikasi, menjaga independensi, memahami etika, dan sadar bahwa satu kalimat yang ditulisnya dapat memengaruhi kehidupan seseorang.
Mungkin suatu hari nanti kita tidak lagi bertanya. “Berapa wartawan di NTB?” Pertanyaannya akan berubah menjadi “Seberapa berkualitas pers NTB?” Dan, ketika pertanyaan itu sudah dapat kita jawab dengan data, karya, profesionalisme dan kepercayaan publik, saat itulah pers NTB benar-benar sedang tumbuh dewasa.
Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI NTB
