Banjir yang kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Mataram, Minggu 6 Juli 2025, bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ia adalah alarm keras bahwa kota ini belum cukup tangguh menghadapi realitas cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang makin nyata. Setiap tahun, kita menyaksikan pola yang sama. Hujan turun beberapa jam, lalu air menggenang, warga panik, dan petugas sibuk mengevakuasi. Setelah itu, semuanya kembali seperti semula, menunggu banjir berikutnya.
Kita tidak bisa terus membiarkan peristiwa ini berlalu begitu saja tanpa pembelajaran dan evaluasi serius. Persoalan banjir di Mataram bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi lebih banyak disebabkan oleh tata ruang yang tidak adaptif, drainase yang tidak memadai, dan lemahnya kepedulian terhadap lingkungan.
Dalam dua dekade terakhir, Mataram tumbuh menjadi kota padat, dengan geliat properti dan pembangunan yang luar biasa. Namun pertanyaannya. Apakah semua pembangunan itu memperhitungkan daya dukung lingkungan? Faktanya, banyak kawasan resapan air berubah fungsi menjadi perumahan dan pertokoan. Bahkan, tidak sedikit proyek yang dibangun tanpa sistem pembuangan air yang memadai. Pengembang seperti berlomba membangun, sementara pengawasan terhadap kelayakan lingkungan masih longgar.
Di sisi lain, sistem drainase kota tampak tidak mampu menampung luapan air, terlebih saat hujan datang bersamaan dengan pasang air laut. Banyak saluran air tersumbat sampah. Bahkan saluran di kompleks perumahan elit pun tak luput dari genangan, seperti yang terjadi di River Side Selagalas. Ini bukan lagi persoalan teknis, tapi cerminan dari lemahnya tata kelola dan visi jangka panjang.
Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin di Mataram sebelumnya sudah memperingatkan bahwa puncak pasang maksimum air laut berpotensi menyebabkan banjir rob di kawasan pesisir Lombok dan Sumbawa hingga 16 Juli mendatang. Namun, peringatan ini seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan teknis di lapangan. Akibatnya, warga tetap menjadi korban, dan evakuasi darurat menjadi satu-satunya andalan.
Fenomena ini seharusnya mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk bertindak lebih berani dan progresif. Pemerintah Kota Mataram harus meninjau ulang izin-izin pembangunan, mengevaluasi seluruh titik rawan banjir, dan menyusun strategi penanggulangan banjir yang sistematis dan terintegrasi lintas sektor. Tidak cukup dengan menyalahkan hujan atau menyebar imbauan. Butuh desain kota yang ramah lingkungan dan tahan bencana.
Masyarakat juga perlu ikut mengambil tanggung jawab. Kesadaran kolektif untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan banjir harus terus digelorakan. Kota ini milik bersama, dan menjaga keberlanjutannya adalah tugas kita semua.
NTBNOW berpandangan bahwa banjir tahunan ini adalah titik balik. Momentum untuk menata ulang kota. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberanian membuat kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan warganya.
Banjir bukan takdir. Ia adalah konsekuensi dari pilihan yang kita buat bersama. Maka, mari kita ubah pilihan itu—menuju Mataram yang lebih siap, lebih hijau, dan lebih tangguh menghadapi masa depan. (redaksi ntbnow.co)
