LOMBOK TENGAH (NTBNOW.CO)–Kelanjutan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2027 masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski kalender balap musim depan telah dirilis dengan jadwal 27–29 Oktober 2027, pemerintah bersama penyelenggara masih harus merampungkan pembahasan, terutama terkait besaran hosting fee atau biaya penyelenggaraan yang dibayarkan kepada Dorna Sports.
Negosiasi tidak hanya menyangkut besaran biaya. Sejumlah komponen lain, mulai dari kenaikan hosting fee tahunan, promosi, branding, hingga sistem penjualan tiket, juga masuk dalam pembahasan ulang.
Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokka mengatakan, jadwal MotoGP Mandalika 2027 memang sudah tercantum dalam kalender balap. Namun, kepastian kelanjutan penyelenggaraannya tetap menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Jadwal sudah keluar, tapi kalau ditanyakan kelanjutannya, kita menunggu arahan instruksi dari Presiden,” ujar Troy, Minggu 11/10.
Menurutnya, pemerintah sedang menghitung ulang berbagai komponen penyelenggaraan MotoGP. Perhitungan tersebut mencakup besaran hosting fee, kebutuhan promosi, serta komponen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ajang balap motor paling bergengsi tersebut.
Dia menegaskan, negosiasi dengan pihak penyelenggara tidak semata-mata berfokus pada nominal biaya. Pemerintah juga ingin memastikan adanya penyesuaian terhadap berbagai aspek kerja sama agar penyelenggaraan MotoGP memberikan manfaat yang sepadan.
“Kan gini, kita pasti menegosiasikan semua-semuanya, termasuk besarannya, termasuk mengenai jumlah kenaikan yang setiap tahun ada kenaikan sekian persen. Itu semua kita negosiasi ulang,” tuturnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kenaikan hosting fee sebesar 5 persen setiap tahun. Pihak Indonesia, kata Troy, telah menyampaikan kemungkinan untuk meninjau kembali skema kenaikan tersebut kepada Dorna.
“Jadi salah satu yang kita negosiasikan adalah mengenai besaran kenaikan 5 persen itu apakah mungkin tidak ada atau bagaimana. Itu semua kita sampaikan,” ungkapnya.
Selain biaya, pembahasan juga menyasar aspek promosi dan branding Indonesia dalam rangkaian MotoGP. Termasuk bagaimana pengelolaan tiket dan komponen kerja sama lainnya dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia.
“Termasuk mengenai aspek promosi, branding, ticketing, promosinya bagaimana, komponennya, variasinya, banyak. Bukan hanya semata-mata uangnya saja,” jelas Troy.
Dia menyebutkan, pembicaraan dengan Dorna masih akan berlanjut setelah rangkaian balapan MotoGP Mandalika 2026 selesai. Karena itu, belum ada angka final maupun kepastian mengenai hasil negosiasi untuk penyelenggaraan musim depan.
Saat ditanya mengenai peluang MotoGP Mandalika tetap digelar pada 2027, Troy belum bisa memberikan persentase. Keputusan akhir, kata dia, tetap berada di tangan pemerintah pusat setelah mempertimbangkan berbagai aspek penyelenggaraan. “Belum tahu, kita tunggu Presiden,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada kelanjutan MotoGP Mandalika. Hal yang lebih penting adalah memastikan ajang internasional tersebut memberikan dampak ekonomi dan pariwisata yang luas bagi masyarakat NTB.
Menurut Iqbal, pembahasan mengenai kelanjutan kontrak dan negosiasi dengan Dorna menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang membutuhkan komunikasi di tingkat pemerintah pusat.
“Jadi, insyaallah PR kita itu nanti mengenai negosiasi, itu levelnya tinggi. Tapi tugas kita bersama adalah bagaimana memastikan supaya event ini memberikan dampak sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya buat NTB,” ujarnya.
Dia menegaskan, MotoGP harus menjadi momentum untuk memperkuat sektor pariwisata, menggerakkan perekonomian daerah, serta membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, manfaat penyelenggaraan tidak berhenti ketika balapan berakhir.
“Dampak ekonomi kita diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, termasuk pelaku UMKM, sektor perhotelan, transportasi, dan industri pariwisata,” pungkasnya. (can)
